Senin, 28 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi di Jawa dengan Provinsi di Luar Jawa


Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi di Jawa dengan Provinsi di Luar Jawa

Perbandingan tingkat kesejahteraan provinsi-provinsi di jawa dengan provinsi-provinsi di luar jawa. Menurut indikator dari Dudley Seers, yakni dilihat dari :
  • ·         Tingkat Kemiskinan
  • ·         Tingkat Pengangguran
  • ·         Tingkat Ketimpangan di berbagai Bidang 

JAWA
1.      Banten
Kemiskinan
Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten 2013 sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 6.878.071.982.000. Namun, anggaran besar itu tak dibarengi dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah berjuluk Tanah Jawara tersebut.
Presentase Kemiskinan di Banten
Kota
Desa
Desa + Kota
5,27%
7,22%
5,89%
          Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada posisi September 2013 tercatat 682,71 ribu orang atau naik dibanding Maret 2013 sebanyak 656,24 ribu orang. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Syech Suhaimi di Serang, mengatakan beberapa faktor penyebab meningkatgnya jumlah penduduk miskin karena selama periode Maret-September 2013 inflasi umum relatif tinggi. Inflasi tercatat sebesar 5,76 persen akibat kenaikan harga bbm pada bulan Juni 2013, dan upah buruh konstruksi secara riil turun sebesar 3,15 persen dari Rp. 44.471,- menjadi Rp. 43.070,-.. Selama periode Maret - September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu orang (dari 363,80 ribu menjadi 414,46 ribu orang), sementara di daerah perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang menjadi 268,25 ribu orang). Suhaimi menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin itu, selain upah riil buruh pertanian meningkat dari Rp 22.340,- menjadi Rp 22.609,- pada September 2013, juga pertumbuhan sektor pertanian pada Triwulan I ke Triwulan III 2013 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 2,11 persen. Selama periode Maret - September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan, sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan.

Pengangguran
          Angka pengangguran di Banten pada Agustus 2013 tercatat sebanyak 509,3 ribu orang, menurun dibandingkan periode sama tahun 2012 yang mencapai 519,2 ribu orang, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banten Syech Suhaimi. Angka pengangguran tersebut berkurang sebanyak 9,9 ribu orang dibandingkan pada tahun 2012," kata Syech Suhaimi di Serang, Rabu. Ia mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin. Sementara itu, selama periode satu tahun terakhir (Agustus 2012 - Agustus 2013), terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif kecil sebesar 1,5 poin.

2.      DKI Jakarta
Kemiskinan
Presentase Kemiskinan
Kota
Desa
Desa + Kota
3,72%
-
3,72%

Tingkat Kemiskinan September 2012 - Maret 2013 – September 2013 Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Pengangguran
          Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2013 sebesar 9,94 persen, mengalami penurunan 0,78 poin dibandingkan keadaan Februari 2012 (10,72 persen). Namun demikian secara absolut jumlah pencari kerja mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang, dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari 2013. Pada periode Februari 2012 – Februari 2013, terjadi penurunan jumlah penduduk yang berkerja di Sektor Primer sebesar 38,48 ribu orang, Sektor Sekunder sebesar 11,98 ribu orang, dan Sektor Tersier sebesar 16,48 ribu orang. Pada Februari 2013, status pekerjaan sebagai buruh/karyawan merupakan yang terbanyak, yaitu sebesar 3,26 juta orang (69,99 persen), diikuti berusaha sendiri sebesar 690,13 ribu orang (14,84 persen), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas sebesar 128,66 ribu orang (2,77 persen).

3.      Jawa Barat
Presentase Kemiskinan di Jawa Barat
KOta
Desa
Desa + Kota
8,69%
11,42%
9,61%

Kemiskinan
          Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebesar 4.382.648 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen).  Jumlah penduduk miskin bulan September 2013 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.626.162 orang (8,69 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 1.756.486orang (11,42 persen terhadap total penduduk perdesaan). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,17 persen sedangkan di daerah perkotaan naik 0,25 persen. Secara absolut selama periode Maret 2013 – September 2013, penduduk miskin di pedesaan berkurang 39.551 orang sementara di perkotaan naik sebanyak 125.161 orang.


Pengangguran
Jumlah pengangguran di Jawa Barat pada Triwulan III-2013 naik 0,14 persen dibanding tahun lalu pada kuartal yang sama. Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat, kenaikan angka pengangguran terjadi karena berkurangnya serapan kerja di bidang pertanian. Jumlah pengangguran di Jabar mengalami peningkatan sebanyak 41.633 orang atau sebesar 0,14 persen atau naik dari 1.828.986 menjadi 1.870.649 orang. Kenaikan pengangguran terjadi di tengah naiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei BPS Jabar, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2013 ini tumbuh sebesar 5,65 persen dibandingkan 2012.  "Meningkatnya pengangguran di Jabar, salah satunya terjadi karena serapan tenaga kerja di bidang pertanian tahun ini berkurang sebesar 1,72 persen," ujar Kepala Bidang Statistik Sosial, Dyah Anigrah Kurwardani kepada wartawan, Rabu (6/11).
4.      Jawa Tengah
Presentase Kemiskinan

Kota
Desa
Desa + Kota
12,53%
16,05%
14,44%

          Jika tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di bagi 3, Kemiskinan Tinggi, Sedang dan Rendah, maka pada tahun 1999 3 besar kabupaten termiskin adalah Banjarnegara (52,4%), Blora (45,4%), dan Banyumas (44,1%) dengan rata-rata 12 kabupaten termiskin mencatat tingkat kemiskinan 38,3%, yang 1,5 kali lebih miskin ketimbang kemiskinan sedang (25,8%) dan hampir 3 kali lebih miskin dibanding kemiskinan rendah (13,1%). Dari tabel 2 adalah menarik membandingkan tingkat kemiskinan tahun 1996 (sebelum krismon) dan tahun 1999 (setelah krismon). Ada kabupaten yang dalam periode 3 tahun kemiskinannya berlipat dua (Banyumas) bahkan di kabupaten Rembang meningkat 3 kali dari 5,1% menjadi 15,7%. Sebaliknya ada 3 kabupaten Sragen, Batang, dan Kudus, yang tingkat kemiskinan penduduknya menurun meskipun kecil. Fenomena pergeseran-pergeseran ini sangat penting bagi penentu kebijakan Pemerintah Daerah propinsi yang harus terus menerus melakukan pemantauan kondisi kesejahteraan rakyatnya, terma-suk mengadakan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan, mana yang berjalan dan efektif dan mana yang tidak efektif mencapai sasaran.

Pengangguran
          Tingkat pengangguran di Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi dari tahun-ketahun. Dimulai pada tahun 1997 sebesar 4,16% sampai pada tahun 2010 sebesar 6,21%. Persentase tingkat 4 pengangguran paling tinggi dalam tabel tersebut terjadi pada tahun 2007, dimana tingkat pengangguran mencapai 7,70 %. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2001 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terendah dalam tabel tersebut, yaitu sebesar 3,70%.  Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994), masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi kestabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.




5.      D.I.Yogyakarta

Kemiskinan
          Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar Rp 303.843,- per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada Maret 2013 sebesar Rp 283.454,- per kapita per bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 7,19 persen. Bila dibandingkan kondisi September 2012 yang sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan maka dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 535,18 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Maret 2013 yang jumlahnya mencapai 550,19 ribu orang, berarti jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 15,01 ribu orang dalam setengah tahun. Bila dibandingkan keadaan September 2012 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 562,11 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 26,93 ribu jiwa.

Pengangguran
Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, jumlah penganggur mencapai 17.481 orang atau turun dari 2011 yang mencapai 18.241 orang.
jumlah pengangguran tersebut terbanyak lulusan SMA/SMK sebanyak 8.949 orang. Disusul lulusan SMP 3.794 orang, lulusan Sarjana 2.973 orang dan lulusan SD 1.765 orang.

6.      Jawa Timur

Kemiskinan
Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional paa September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya penduduk di pedesaan.
Presentase Kemiskinan
Kota
Desa
Desa + Kota
8,90%
16,23%
12,73%

Pengangguran
          Jumlah angka pengangguran di Jatim mengalami penurunan atau Tingkat Pengangguran Terbuka  (TPT) Jatim turun sekitar  0,14 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Ini berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Jatim s/d tahun 2012 mencapai 38.052.950 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 18.740.054 jiwa ( 49,24 %) dan  perempuan  sebanyak 18.312.896 jiwa ( 50,66 %). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Rasiyo, MSi, saat memberikan pengarahan pada acara Pembukaan  Job Market Fair  Tahun 2013  di halaman Gedung MEC. Maspion Square Jl. Margorejo Surabaya, Selasa ( 18/6). Menurut data terbaru dari BPS Jatim, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Jawa Timur sampai dengan bulan Pebruari 2013, tercatat sebanyak 804.378 orang (4,00 %).


Ø  LUAR JAWA

1.      Sumatera Utara

Kemiskinan
          Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) memang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun  penurunan angka kemiskinan di Sumut tidak sebesar laju pertumbuhan ekonominya. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6%, maka angka kemiskinan di Sumut rata-rata turun 5%. Atau dengan kata lain, elastisitas tingkat kemiskinan Sumut terhadap pertumbuhan ekonominya di bawah angka 1. Per September 2012 tingkat kemiskinan Sumut berada di 10.41%. Terlihat untuk menurunkan angkanya di bawah 10% bukanlah perkara yang sulit. Dengan sejumlah masalah baik internal dan eksternal maka dibutuhkan kerja keras untuk menekan angka pengangguran tersebut. Semua pihak harus bekerja keras, agar kita mendapat keajaiban dengan mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10%.

Pengangguran
          Jumlah pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan dari 380 ribu pada Agustus 2012 menjadi 412 ribu pada Agustus 2013 atau bertambah sebanyak 32 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2013 mencapai 6,53 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen poin dibanding TPT Agustus 2012, yaitu sebesar 6,20 persen. Dalam periode satu tahun terakhir (Agustus 2012-Agustus 2013), jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan terutama di Sektor Pertanian sebesar 68 ribu orang. Pada Agustus 2013, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,15 juta orang (36,45%), pekerja keluarga 1,26 juta orang (21,28%), berusaha sendiri sebesar 930 ribu orang (15,76%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sejumlah 912 ribu orang (15,46%). Berdasarkan jumlah jam kerja, pada Agustus 2013 sebesar 4,20 juta (71,12%) bekerja diatas 35 jam perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 14 jam hanya sebesar 318 ribu orang (5,39%). Pada Agustus 2013, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 2,00 juta orang (33,96%), pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 129 ribu orang (2,18%), dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 366 ribu orang (6,20%).

2.  Bali

Kemiskinan
Hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2013 menunjukkan, persentase masyarakat miskin di Bali berkurang 0,23 persen, dari 4,18 persen pada Maret 2012 menjadi 3,95 persen pada Maret 2013. Hal ini disebutkan sebagai dampak positif dari kebijakan pembangunan seluruh sektor, khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah perdesaan.
Namun di daerah perkotaan, menurut Gede Suarsa, umumnya masih memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan. Dipaparkannya, jika pada Maret 2010, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 93.300 orang dan di perkotaan 83.600 orang, maka pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin di perkotaan naik, kembali lebih banyak dibandingkan dengan perdesaan.



Tahun                           Year
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)                     Number of Poor People (000)

Persentase Penduduk Miskin   Percentage of Poor People
Kota             Urban
Desa             Rural
Kota+Desa             Urban+Rural

Kota             Urban
Desa             Rural
Kota+Desa             Urban+Rural
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)









2003
  99.7
  146.4
  246.1

  6.14
  8.48
  7.34
2004
  87.0
  144.9
  231.9

  5.05
  8.71
  6.85
2005
  105.9
  122.5
  228.4

  5.40
  8.51
  6.72
2006
  127.4
  116.0
  243.5

  6.40
  8.03
  7.08
2007
  119.8
  109.3
  229.1

  6.01
  7.47
  6.63
2008
  115.1
  100.6
  215.7

  5.70
  6.81
  6.17
2009
  92.1
  89.7
  181.7

  4.50
  5.98
  5.13
2010
  83.6
  91.3
  174.9

  4.04
  6.02
  4.88
2011
  92.9
  73.3
  166.2

  3.91
  4.65
  4.20
2012
  91.4
  77.4
  168.8

  3.77
  4.79
  4.18
2013
  96.4
  66.2
  162.5

  3.90
  4.04
  3.95


















Sumber :   BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional – Maret)
Source   :   BPS – Statistics of Bali Province (based on National Socio-Economic Survey – March)

Presentase Kemiskinan
Kota
Desa
Desa + Kota
4,17%
5,00%
4,49%

Pengangguran
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan bahwa angka pengangguran penduduk Bali merupakan terbaik nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali berdasarkan Sakernas BPS Provinsi Bali bulan Februari, sebesar 45.380 orang atau 1,89 persen.
Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2012, yang jumlahnya mencapai 47.330 orang atau 2,04 persen.

3.      Kalimantan Timur

Kemiskinan
          Jumlah penduduk miskin ( penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan ) di Kalimantan Timur pada Bulan Maret 2013 sebesar 237,96 ribu orang ( 6,06 persen ). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan September 2012 yang berjumlah miskin turun 8,2 ribu orang. Selama periode September 2012 – Maret 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 1,1 ribu orang dan di daerah perdesaan turun sebanyak 7,1 ribu orang. Pada bulan Maret 2013,penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan 9,90 persen, lebih besar dibandingkan yang tinggal di perkotaan ( 3,71 persen ). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan ( perumahan,sandang,pendidikan,dan kesehatan ). Pada bulan Maret 2013, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 72,35 persen. Pada periode September 2012 – Maret 2013,Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1 ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( P2 ) menurun.Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekat ke garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Pengangguran
          Angka pengangguran di Kaltim diproyeksi bertambah 14.021 orang. Pada 2009 lalu, angka pengangguran di provinsi ini diproyeksi 139.830 orang dan menjadi 158.224 orang pada tahun ini. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Putut Pranomo mengungkapkan fakta selama ini, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, angka pengangguran yang riil lebih dari angka proyeksi. Putut menjelaskan, pada 2009, jumlah pengangguran diproyeksi 139.830 orang dari proyeksi angkatan kerja 1.426.282 orang. Kenyataannya, angka pengangguran mencapai 158.224 orang dari jumlah angkatan kerja 1.460.996 orang. Berdasarkan data BPS itu, proyeksi ketenagakerjaan di Kaltim dari 2009-2013 akan terus mengalami peningkatan. Pada 2009 tingkat pengangguran diproyeksi 9,8 persen dan pada 2013 diproyeksi akan menyentuh 12,46 persen.

4.      Riau

Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Riau Maret 2013 sebesar 469,28 ribu jiwa (7,72%). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2012 yang berjumlah 483,07 ribu jiwa (8,22%), penduduk miskin di riau mengalami penurunan sebanyak 13,79 ribu jiwa.

Presentase Kemiskinan
Kota
Desa
Desa + Kota
6.68%
9.55%
8.42%

Pengangguran
Tingkat pengangguran di Riau Februari 2013 ini mulai membaik. Dibandingkan Februari 2012 lalu, tingkat pengangguran terbuka Februari ini sebesar 4,13 persen. Angka lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Dari sisi jumlah, Februari 2013 ini pengangguran mencapai 116.410 orang.

5.      Papua Barat

Kemiskinan
Persentase penduduk miskin selama periode tahun 2006 – 2010 menunjukkan pola menurun. Persentase penduduk miskin turun dari 41,34 persen pada tahun 2006 menjadi 34,88 persen pada tahun 2010. Di samping keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BPS Provinsi Papua Barat juga mencatat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan. Indikator tersebut yaitu tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Papua Barat naik dari 9,18 pada tahun 2008 menjadi 9,75 pada tahun 2009; dan tingkat keparahan kemiskinan naik dari 3,50 pada tahun 2008 menjadi 3,57 pada tahun 2009. Kondisi kemiskinan di Papua Barat pada tahun 2009 lebih dalam dan lebih parah dibandingkan dengan kondisi kemiskinan pada tahun 2008. Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2007, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2009 masih lebih baik. Indeks kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2007 untuk Provinsi Papua Barat masing-masing 12,97 dan 5,66.
Pengangguran
          Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 (februari) mencapai 16.800 jiwa menurun sebanyak 9.389 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2013 (februari) sebesar 4,47 persen, atau menurun sebesar 3,18 persen dari TPT tahun 2008. Tingkat pengangguran Papua Barat masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap TPT nasional. Sementara untuk TPT tahun 2012 tertinggi di Kota Sorong yaitu sebesar 11,39 persen dan TPT terrendah di Kabupaten Tambrauw (1,10 %).


Solusi :
Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah di Indonesia, meski pemerintah sudah membuat program untuk mengatasi masalah tersebut tetapi hasilnya belum signifikan. Ini merupakan PR besar pemerintah  dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus membuat program-program yang tepat guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran khususnya provinsi di luar jawa yang umumnya mempunyai prosentase angka kemiskinan dan pengangguran lebih besar dibandingkan dengan provinsi di jawa. Masalah ini juga mengakibatkan tingkat ketimpangan diberbagai bidang.


Referensi :








http://www.suaramandiri.com/index.php/metro/item/462-jumlah-pengangguran-di-jatim-per-pebruari-2013-turun-014-persen