Nama : Desi Astuti
NMP : 22213203
Kelas : 4EB19
KASUS PELANGGARAN PAJAK PT. INDOSAT MULTIMEDIA (IM3)
IM3
diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku
Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak
keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan
restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi
tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir
secara berturut-turut.
Dalam
kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat
tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi.
Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik
dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi,
sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi
mekanisme penyuapan (bribery) dalam kasus tersebut.
Secara
rinci berita yang dikutip dalam suatu media tertentu, dijabarkan sebagai
berikut:
Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan
Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak, Djangkung Sudjarwadi,
menyatakan bahwa Ditjen Pajak akan mengusut laporan adanya penggelapan pajak
yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Menurut master hukum dari Harvard
Law School tersebut, adanya laporan dari Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan
Rakyat, M Rosyid Hidayat, bahwa IM3 telah menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) sebesar Rp 174 miliar, merupakan informasi yang harus ditindaklanjuti
aparat Ditjen Pajak. Dalam pandangan Djangkung, informasi apapun yang berkaitan
tentang penyimpangan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak maupun aparat pajak
sendiri akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Ditjen Pajak.
Adanya bantahan dari Direktur Utama IM3,
Yudi Rulianto, kata Djangkung, tidak menyebabkan permasalahan menjadi selesai.
Pengusutan tetap diperlukan untuk mencari tahu duduk permasalahan yang
sebenarnya dengan memeriksa wajib pajak yang bersangkutan dan memeriksa
kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang
No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
menyatakan bahwa Ditjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak.
Proses pengusutan tersebut, menurut
Djangkung, saat ini sudah dilimpahkan ke Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal
Pajak. Hal ini dikarenakan kantor pusat IM3 berada di wilayah kerja Kanwil VII.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya
dugaan korupsi pajak atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat
Multimedia (IM3). Rosyid mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan
cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) ke kantor Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk
SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002 dilaporkan
bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta. Sedangkan total
pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak keluaran dan
masukan sebesar Rp 65,77 miliar. Sesuai aturan, jika pajak masukan lebih besar
dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali.
Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar.
Menurut Rasyid, selintas memang tidak
terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan
dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07
miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata
tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal seharusnya angka
Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak keluaran PT Indosat untuk
tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya melaporkan pajak keluaran
sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal dari transaksi dengan PT
Telkom bukan dengan IM3.
Hal
serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilainya lebih besar. Untuk SPT Masa
PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar Rp
109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) nomor
00008/407/02/051/03 uang tersebut.
2. Analisis
Penyebab Kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh IM3
Penyebab/faktor
pemicu pelanggaran dibedakan atas 3 hal yaitu:
a. Tekanan (Unshareable pressure/
incentive) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi
melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu,
balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (values).
b. Adanya kesempatan/peluang (Preceived
Oppotrunity) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan
atau menutupi tindakan tidak jujur.
c. Rasionalisasi (Rationalization) atau
sikap (Attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam
(borrowing) asset yang dicuri.
Dalam
kasus penggelapan pajak oleh IM3 dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara
lain:
a. Faktor kompetensi bukan menjadi penyebab
utama terjadinya kecurangan.
Para
akuntan yang terlibat dalam kasus kecurangan di atas tidak diragukan lagi
kemampuannya karena akuntan di perusahaan besar yang sudah go public.
Kecurangan tersebut terjadi karena akuntan tidak mampu mempertahankan
profesionalitasnya dan lebih memilih untuk melanggar etika profesi. Alasannya
bisa beragam, bisa karena faktor materi, faktor tekanan dari pihak manajemen, maupun
buruknya sistem dan prosedur yang diterapkan .
b. Dilema etika dapat menjadi faktor
munculnya kecurangan dalam pekerjaan.
Dilema
etika yang dialami oleh akuntan publik muncul dikarenakan adanya saling
ketergantungan antara klien dan KAP (klien yang membayar fee auditor). Begitu
pula dilema etika yang dihadapi akuntan internal perusahaan.
3. Solusi kasus Dugaan Penggelapan Pajak oleh
IM3
Dalam
kasus IM3 tersebut dijelaskan bahwa IM3 diduga melakukan penggelapan pajak
dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT
Masa PPN) dan Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor
akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan
korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut jelas IM3 telah
melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governence (CGC-suatu komitmen, aturan
main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika:
Transparasi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan). IM3
melanggar diantaranya prinsip transparasi, yang mana terdapat kewajiban bagi
para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan
penyampaian informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua
pemangku kepentingan. Selain itu, IM3 juga melanggar prinsip akuntabilitas yang
mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif
untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.
Terkait dengan masalah pihak manajemen
berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam
melakukan penipuan akuntansi, 1 lagi prinsip GCG yang dilanggar yaitu prinsip
kemandirian yaitu keadaan dimana para pengelola dalam mengabil suatu keputusan
bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari
tekanan/pengaruh darimanapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Dan berbicara tentang prinsip,
prinsip terakhir yang di langgar adalah prinsip responsibility
(pertanggungjawaban), dan tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi yaitu dimensi
ekonomi,hukum, moral, social, dan spiritual.
Solusi
yang dapat diterapkan pada kasus penggelapan pajak oleh IM3 antara lain:
1) Pelaku
Para pelaku bisnis dan pihak yang
terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh
keuntungan secara ilegal. Seharusnya akuntan internal perusahaan
maupun akuntan publik tetap bersikap objektif dan independen serta tidak
terpengaruh oleh manajemen. Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara
langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini
dapat mengurangi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal. Pengembangan tanggung jawab sosial.
Pelaku bisnis ini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Jadi, dalam
keadaan apapun para pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan
memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar di lingkungan
usaha mereka.
Pentingnya pendidikan etika bagi para
akuntan sebagi bekal dalam menghadapi potensi kecurangan. Pelanggaran etika
akan terus terjadi jika tidak ada pemahaman yang mendalam dari akuntan terhadap
pentingnya untuk memegang teguh etika profesi. Bisa jadi mereka tidak
mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kecurangan yang mereka lakukan. Salah
satu cara untuk menekan jumlah akuntan yang menyimpang serta menanamkan
kesadaran akan pentingnya menerapkan kode etik profesi adalah dengan melakukan
sosialisasi intensif tentang profisionalitas dan kode etik akuntan dalam
lingkungan kerja. Misalnya, secara rutin IAI sebagai lembaga akuntan terbesar
di Indonesia menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan
kompetensi dan kesadaran terhadap kode etik profesi kepada anggotanya.
2) Pemerintah
Sebaiknya
pemerintah lebih mengetatkan pengawasan pajak kepada perusahaan-perusahaan
besar dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan penggelapan pajak. Pemerintah
Indonesia masih sangat lemah dalam memberantas penggelapan pajak-pajak.
Ditambah lagi maraknya oknum-oknum pemerintah yang mudahnya menerima suap dari
perusahaan-perusahaan yang ingin menggelapkan uang pajak mereka. Pemerintah
seharusnya menerapkan hukuman yang berat untuk perusahaan yang menggelapkan
pajaknya dan menghukum berat oknum yang menerima suap, serta perusahaan
harusnya sadar akan kewajibannya membayar pajak.
Dalam
kasus ini, pihak pemerintah dan DPR juga perlu segara membentuk tim auditor
independen yang kompeten dan kredibel untuk melakukan audit investigatif atau
audit forensik untuk membedah laporan keuangan dari 750 PMA yang tidak membayar
pajak. Korporasi multinasional yang secara sengaja terbukti tidak memenuhi
kewajiban ekonomi, hukum, dan sosialnya bisa dicabut izin operasinya dan
dilarang beroperasi di negara berkembang.
4. Simpulan
IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan
cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) dan Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan
publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan
korporasi. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut jelas IM3 telah
melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governence. Prinsip-prinsip yang
dilanggar IM3 antara lain: prinsip transparasi, prinsip akuntabilitas, prinsip
kemandirian, prinsip responsibility (pertanggung jawaban).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar